Politeknik Imigrasi (POLTEKIM) adalah pendidikan kedinasan yang bernaung dibawah Kementerian Hukum & Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Politeknik ini didirikan pada 1962 dan sempat terhenti sebelum kemudian difungsikan kembali pada tahun 2000.

Sejarah POLTEKIM

Sejak diambil alih tugas keimigrasian oleh Negara Republik Indonesia dari bangsa Belanda pada tahun 1950, diperlukan Pejabat Teknis Imigrasi yang handal dan profesional di seluruh wilayah Indonesia dan Pewakilan RI di luar negeri.

Diawali dengan pembentukan Pendidikan Kursus Keimigrasian yang diselenggarakan oleh Djawatan Imigrasi yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan tenaga teknis keimigrasian. Kemudian kategori penyelenggaraan Pendidikan Pejabat Imigrasi selanjutnya adalah Akademi Imigrasi.

Yang ditetapkan oleh Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor J.P.17/59/11 tanggal 21 Desember 1959 tentang pembentukan Akademi Imigrasi (AIM).

Hal ini merupakan konsekuensi logis akan kebutuhan aparatur keimigrasian yang terampil dan profesional yang bertugas sebagai penegak hukum.

Yang kemudian dikembangkan dalam empat fungsi Imigrasi (Pelayanan Keimigrasian, Penegakan Hukum, Keamanan Negara, dan Fasilitator Pembangunan Kesejahteraan Masyarakat.) menjadi dasar pendirian Lembaga Pendidikan ini.

Akademi Imigrasi menghasilkan 3 Angkatan, yaitu AIM I, II, III dalam kurun waktu 1962-1976.

Pada tahun 1976, Akademi Imigrasi dihentikan dikarenakan dibutuhkan Pejabat Teknis dalam kurun waktu yang singkat dan Pendidikan teknis Keimigrasian dilakukan melalui Crash Program yaitu PTK (Pendidikan Teknis Keimigrasian) dan PDK (Pendidikan Dasar Keimigrasian).

Setelah berhenti selama 23 tahun, akhirnya pada tahun 1999, berdasarkan Keputusan Keputusan Menteri Hukum dan Perundangundangan RI Nomor M.07.PR.07.04 Tahun 1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja Akademi Imigrasi, program pendidikan Akademi Imigrasi kembali diaktifkan, dengan dimulainya Pendidikan

Akademi Imigrasi Angkatan 4 (AIM 4). Di waktu yang sama, Akademi Imigrasi masih menyelenggarakan Pendidikan Teknis Keimigrasian yang masih berjalan hingga saat ini.

Pendidikan Teknis Keimigrasian yang dimaksud di antaranya yaitu:

1. Pendidikan Teknis Keimigrasian (PTK)
2. Pendidikan Dasar Keimigrasian (PDK)
3. Pendidikan Khusus Keimigrasian (Diksuskim)
4. Pendidikan Pejabat Imigrasi (Dikpim)
5. Pendidikan Dasar Keimigrasian Lanjutan (PDKL)
6. Pendidikan Teknis Keimigrasian lainnya.

Terjadi perubahan Struktur di Akademi Imigrasi, yang disebabkan perkembangan dunia Pendidikan Kedinasan yang secara substantif akademik berada di bawah pembinaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Dengan kondisi tersebut setiap Perguruan Tinggi di Indonesia harus mengacu pada beberapa ketentuan perundang-undangan yang terkait dengan Pendidikan Tinggi. Seperti Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pendidikan Tinggi, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi.

Dengan memperhatikan ketentuan tersebut, Akademi Imigrasi telah bertransformasi menjadi lembaga Perguruan Tinggi Politeknik Imigrasi (Poltekim) dengan jenjang pendidikan terapan (vokasi) Diploma 4 melalui Surat Keputusan Menteri Ristekdikti Nomor 227/KPT/I/2016 tanggal 28 Juli 2016. Serta Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 59 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Imigrasi dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 28 Tahun 2020 tentang Statuta Politeknik Imigrasi.

Atas dasar tersebut menjadikan Politeknik Imigrasi memiliki 4 Program Studi saat ini, yang terdiri dari 3 (tiga) Program Studi Diploma 4, yaitu Program Studi Hukum Keimigrasian, Administrasi Keimigrasian, Manajemen Teknologi Keimigrasian, dan 1 (satu) Program Studi Diploma 3 Keimigrasian.

Berdasarkan pada urutan historis dan proses transformasi tersebut, maka lulusan dari pendidikan keimigrasian di atas merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Institusi Politeknik Imigrasi. Hal ini dikarenakan Politeknik Imigrasi merupakan hasil dari transformasi beberapa Pendidikan Teknis Keimigrasian sebelumnya.

Profil POLTEKIM

Sejak tahun 1999, Poltekim atau Akademi Imigrasi pada saat itu telah menjadi Satuan Kerja (Satker) mandiri, yang memberikan kewenangan kepada Poltekim sebagai penyelenggara pendidikan kedinasan.

Prinsip tata pamong adalah menumbuhkan budaya kerja egaliter, kolegial dan menjunjung tinggi hak-hak setiap pihak yang terlibat dalam proses pembelajaran dan pengambilan keputusan, berlaku bagi pengembangan sistem tata pamong di Politeknik Imigrasi.

Budaya kerja tersebut ditegakkan dengan memperhatikan semua ketentuan, yang dalam pelaksanaannya melalui suatu mekanisme yang dapat memelihara dan mengakomodasi semua unsur, fungsi dan peran di dalam Politeknik Imigrasi.

Tuntutan perubahan kebijakan pengelolaan perguruan tinggi, dan seiring dengan perkembangan dunia Pendidikan Kedinasan yang secara substantif akademik berada di bawah pembinaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, maka terjadilah perubahan struktur di Akademi Imigrasi.

Dalam hal ini setiap Perguruan Tinggi di Indonesia harus mengacu kepada beberapa ketentuan perundang-undangan yang terkait dengan Pendidikan Tinggi, antara lain adalah

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Menteri Riset dan Dikti (Permenristekdikti) Nomor 44 Tahun 2015, tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi sebagaimana diubah dengan Permenristekdikti Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi.

POLTEKIM bertujuan mencetak kader pimpinan di lingkungan Ditjen imigrasi dan Kemenkumham masa depan di mana lulusannya kelak akan ditempatkan di seluruh kantor imigrasi di Indonesia dan atau di perwakilan imigrasi di luar negeri.

Pembentukan akademi ini ditetapkan dalam Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia, nomor:M.08-DL.01-05 tahun 2000 tentang Pedoman Pengajaran, Pelatihan dan Pengasuhan pada Akademi Imigrasi. Dalam keputusan tersebut dijelaskan bahwa dalam proses pendidikan di AIM terdapat tiga bagian pendidikan, yaitu pengajaran, pelatihan, dan pengasuhan.

Pengajaran di POLTEKIM adalah upaya pendidikan yang berbentuk kuliah, ceramah dan instruksi di kelas dengan tujuan untuk memperoleh, memperdalam dan memperluas ilmu dan pengetahuan akademis dalam pembentukan kepribadian taruna Poltekim dengan titik berat pada aspek kecerdasan dan kemampuan intelektual.

Pelatihan bertujuan membentuk taruna agar memiliki kemampuan dan penguasaan pengetahuan tentang keimigrasian, dengan dilandasi kepribadian dan kepemimpinan yang tangguh, dengan titik berat pada aspek keterampilan yang mengacu pada profesionalisme.  Pengasuhan bertujuan membentuk taruna agar memiliki kemampuan dalam menghayati dan mengamalkan nilai-nilai budaya serta menguasai pengetahuan akademis dengan kepribadian dan kepemimpinan yang tangguh, dengan titik berat pada aspek mental kejuangan.

Jurusan Yang Ada Di POLTEKIM

Sama seperti perguruan tinggi lainnya, pendidikan di Poltekim juga dibagi menjadi beberapa jurusan. Sebagai perguruan tinggi dengan bentuk Politeknik, Poltekim menyelenggarakan pendidikan pada jenjang Diploma. Di sekolah ini, tersedia pendidikan untuk dua jenjang yaitu Diploma 4 dan Diploma 3.

Diploma 4 Manajemen Teknologi Keimigrasian

Jurusan pertama yang ada di Poltekim yaitu Manajemen Teknologi Keimigrasian. Pendidikan di jurusan ini dilaksanakan selama 4 tahun. Taruna jurusan ini akan belajar berbagai hal terkait manajemen dan teknologi di bidang keimigrasian. Setelah lulus, tarunanya bisa bekerja sebagai Analis Keimigrasian, Pranata Komputer, atau Penyidik Keimigrasian.

Diploma 4 Hukum Keimigrasian

Ketika berbicara tentang dunia imigrasi, tentunya ada aspek hukum yang perlu untuk dipahami. Jurusan Hukum Keimigrasian menjadi tempat belajar bagi calon-calon ahli di bidang hukum ini yang nantinya siap bekerja di bagian imigrasi. Masa belajar untuk jurusan ini sendiri yaitu 4 tahun atau 8 semester.

Diploma 4 Administrasi Keimigrasian

Administrasi Keimigrasian merupakan jurusan yang berfokus pada ilmu pemerintahan, administrasi publik, kebijakan publik, dan manajemen publik pada bidang imigrasi dan batas wilayah. Lulusan dari jurusan ini akan berkesempatan untuk menjadi Analis Keimigrasian, Petugas Imigrasi, Inspektur Imigrasi, atau posisi lainnya sesuai kebutuhan pemerintah. D-III Keimigrasian dilaksanakan dalam waktu 3 tahun saja. Setelah lulus, tarunanya akan ditempatkan di seluruh kantor imigrasi atau sesuai dengan kebijakan dan kebutuhan pemerintah.

Diploma 3 Keimigrasian

Poltekim juga membuka jurusan di jenjang Diploma 3 yaitu Keimigrasian. Berbeda dengan jurusan lainnya, pendidikan di

Syarat Masuk POLTEKIM

Bagi kamu yang ingin masuk POLTEKIM, berikut adalah persyaratan yang harus dipenuhi:

1. Warga Negara Republik Indonesia
2. Pria/Wanita
3. Pendidikan SMA sederajat dengan nilai Ijazah rata-rata 7,0 (tujuh koma nol) dan nilai Bahasa Inggris sekurang-kurannya 7,0 (tujuh koma nol) pada rapor semester akhir. Khusus untuk putra daerah asli Papua dan Papua Barat nilai Ijazah rata-rata 6,0 (enam koma nol) dan nilai Bahasa Inggris 6,0 (enam koma nol)
4. Usia pada tanggal 1 Maret 2023 serendah-rendahnya 17 tahun dan tidak lebih dari 22 tahun (dibuktikan dengan akte Kelahiran/surat keterangan lahir)
5. Tinggi Badan minimal Pria 165 cm, Wanita minimal 158 cm, berat badan seimbang (ideal) berdasarkan hasil pengukuran yang dilaksanakan pada saat verifikasi dokumen asli
6. Berbadan sehat, tidak cacat fisik dan mental, bebas HIV/AIDS, bebas narkoba, tidak memakai kacamata dan softlens, tidak tuli, dan tidak buta warna7
7. Bagi pria tidak bertato/bekas tato dan tidak ditindik/bekas tindik telinganya atau anggota badan lainnya, kecuali yang disebabkan oleh ketentuan agama/adat
8. Bagi wanita tidak bertato/bekas tato dan tidak ditindik/bekas tindik anggota badan lainnya selain telinga
9. Belum pernah menikah dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Lurah dan sanggup tidak menikah selama pendidikan
10. Bersedia ditempatkan di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan dan Imigrasi di seluruh Wilayah Indonesia
11. Tidak pernah putus studi / drop out (DO) dari POLITEKNIK ILMU PEMASYARAKATAN d Akademi/Sekolah kedinasan pemerintah lainnya;
12. Membuat dan mengisi formulir pernyataan dan melengkapi surat-surat keterangan lainnya setelah dinyatakan diterima sebagai Calon Siswa / Siswi
13. Tidak sedang menjalani ikatan dinas / pekerjaan dengan instansi / perusahaan lain.
14. Bagi peserta yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil Kementerian Hukum dan HAM, selain harus memenuhi persyaratan diatas (angka 1 s.d. 13), juga harus memenuhi syarat :
    1). Mendapatkan persetujuan untuk mengikuti pendidikan ikatan dinas dengan pangkat/gol. ruang setinggi-tingginya Pengatur Muda Tk.I / (II/b) dibuktikan dengan surat pengantar dari Pejabat Pimpinan Tinggi (Pimpinan Unit Eselon I atau Kepala Kantor Wilayah);
    2). Umur pada tanggal 1 Maret 2023 setinggi-tingginya 25 tahun, yang dibuktikan dengan akte/surat keterangan lahir;
    3). Tidak dalam proses pemeriksaan atau sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, dibuktikan dengan surat keterangan dari Kepala Satuan Kerja;
    4).  Hanya mendaftar di 1 (satu) program pendidikan yang sesuai dengan formasi asal PNS (PNS di jajaran Pemasyarakatan hanya boleh mendaftar di POLTEKIP dan PNS di jajaran Imigrasi hanya boleh mendaftar di POLTEKIM).

Baca juga: Syarat dan Alur Pendaftaran Poltekim

Setelah lulus Poltekim kerja apa?

Setelah lulus dari Politeknik Imigrasi, Taruna dan Taruni akan menjadi calon ASN di Kementerian Hukum dan HAM dan akan menyandang jabatan Analis Keimigrasian.

Jabatan Fungsional Analis Keimigrasian Pertama adalah jabatan terendah dari kategori keahlian Analis Keimigrasian.

Bagi lulusan Poltekim yang sudah diwisuda, kamu akan mendapat Brevet Pejabat Imigrasi (PI). Selanjutnya, kamu bisa langsung mengikuti pendidikan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Pusat Pendidikan Reserse dan Kriminal Polri di Cisarua, Bogor.

Menariknya, setelah lulus dari Poltekim kamu akan langsung menjadi PNS dan ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia yang menjadi wilayah kerja Kemenkumham.

Contohnya, kamu bisa bekerja di Direktorat Jenderal Imigrasi atau Kantor Imigrasi di daerah.

Gelar yang akan kamu terima setelah lulus dari Poltekim adalah gelar Sarjana Terapan Imigrasi.

Berapa Gaji Lulusan Poltekim?

Lulusan Poltekim yang sudah PNS dan menempati jabatan Analis Keimigrasian Pertama akan menjabat sebagai PNS golongan III A dengan gaji pokok Rp 2.534.000.

Gaji lulusan Poltekim termasuk tinggi, yaitu berada di urutan ke-2 setelah gaji lulusan STAN.

Menurut Peraturan Menteri Hukum dan HAM No 21 Tahun 2014 tentang Jabatan dan Kelas Jabatan di Lingkungan Kemenkumham, jabatan Fungsional Analis Keimigrasian Pertama menempati jabatan ke-8 dengan besaran tunjangan mencapai Rp 3.930.000.

Selain itu, kamu juga bakal menerima tunjangan kinerja mulai dari Rp 1.930.000 sampai Rp 27.570.000. Besaran gaji lulusan Poltekim juga bergantung pada jabatan dan masa kerja.

Bimbel Masuk Poltekim

Persaingan ketat masuk Poltekim bukan halangan kalau kamu mempersiapkan diri dengan baik dan rajin berlatih soal-soal ujian masuk dan tes yang diujikan.

Untuk meningkatkan peluang kamu diterima di Poltekim, Brawijaya Intensive Centre (BIC) dengan Program Kedinasan memberikan pelatihan khusus buat kamu yang ingin kuliah di perguruan tinggi kedinasan, bergaransi!